MAJALENGKA — Pembahasan kebijakan strategis di DPRD Kabupaten Majalengka kembali menuai polemik. Rapat paripurna yang digelar Selasa (16/12/2025) diwarnai aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan saat agenda pencabutan Dana Cadangan Investasi Daerah senilai Rp173,4 miliar dibahas.
Langkah tersebut mencerminkan adanya perbedaan pandangan tajam antara Fraksi PDI Perjuangan dan mayoritas fraksi lain terkait transparansi serta arah kebijakan anggaran daerah.
Dana Cadangan Dipersoalkan
Fraksi PDI Perjuangan menilai pencabutan dana cadangan investasi belum disertai penjelasan yang memadai mengenai dasar kebijakan dan perencanaan penggunaan anggaran ke depan. Mereka menilai pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran fraksi terkait akuntabilitas dana publik.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan memilih meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penegasan sikap politik terhadap agenda yang dinilai belum tuntas.
Kuorum Terpenuhi, Sidang Dilanjutkan
Meski satu fraksi keluar dari forum paripurna, rapat tetap dilanjutkan lantaran jumlah anggota DPRD yang hadir masih memenuhi kuorum. DPRD Majalengka bersama pemerintah daerah kemudian menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni:
- Pencabutan Perda Dana Cadangan Investasi Daerah
- Perubahan nomenklatur badan hukum BPR Majalengka
- Penetapan Hari Jadi Kabupaten Majalengka
Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Majalengka menilai perbedaan pendapat yang muncul dalam rapat paripurna merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah menegaskan komitmen untuk tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Sementara itu, fraksi-fraksi pendukung kebijakan menyebut pencabutan dana cadangan telah melalui proses pembahasan dan memperoleh dukungan mayoritas di internal pansus.
Sorotan Publik Menguat
Aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan ini memperkuat perhatian publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dana cadangan investasi yang nilainya cukup besar. Transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas kebijakan anggaran menjadi isu utama yang terus disorot masyarakat Majalengka.
Comment