Majalengka — Situasi di Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, memanas setelah warga melayangkan protes terhadap pemerintah desa. Dua persoalan menjadi penyebab utama munculnya kekecewaan warga, yaitu penebangan pohon besar di area lapangan desa serta hilangnya bendahara desa yang hingga kini belum ditemukan.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut dilakukan langsung ke kantor desa dan mendapat perhatian luas dari warga setempat.

Penebangan Pohon Dipertanyakan, Warga Minta Penjelasan Resmi

Penebangan sejumlah pohon yang sudah puluhan tahun berdiri di sekitar lapangan desa dianggap oleh warga sebagai tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan publik. Mereka menilai keputusan tersebut sepihak dan tidak melalui musyawarah desa.

Selain itu, dugaan adanya penjualan kayu bernilai puluhan juta rupiah semakin memperkuat kecurigaan warga. Mereka mempertanyakan apakah dana hasil penjualan telah masuk ke kas desa atau justru tidak tercatat secara resmi.

Seorang warga menyampaikan bahwa langkah ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset desa.

Pemdes Menghentikan Penebangan dan Berjanji Lakukan Reboisasi

Menanggapi protes warga, Kepala Desa Maja Utara menyampaikan bahwa penebangan saat ini telah dihentikan. Dari empat pohon yang direncanakan ditebang, dua sudah ditebang dan dua lainnya dibatalkan.

Pihak desa menyebutkan akan melakukan penanaman kembali pohon pengganti untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta estetika kawasan publik.

Namun, terkait laporan keuangan penjualan kayu, belum ada keterangan resmi yang disampaikan kepada masyarakat.

Bendahara Desa Menghilang, Dana Desa Dipertanyakan

Selain persoalan lingkungan, protes warga juga menyoroti absennya bendahara desa yang telah lebih dari satu bulan tidak hadir dan tidak memberikan kabar.

Dengan hilangnya bendahara desa yang memiliki akses terhadap rekening keuangan desa, warga semakin khawatir terkait pengelolaan dana desa, termasuk apakah dana dari hasil penjualan kayu ikut terdampak.

Pemerintah desa belum memberikan penjelasan lengkap mengenai status bendahara ataupun kondisi dana desa.

Warga Tuntut Transparansi dan Evaluasi Pengelolaan Desa

Dalam aksi tersebut warga meminta:

• Transparansi penggunaan dana desa.
• Laporan resmi mengenai hasil penjualan kayu pohon yang ditebang.
• Kehadiran bendahara desa untuk memberikan klarifikasi.
• Pelaksanaan musyawarah resmi agar kebijakan terkait aset publik tidak diambil secara sepihak.

Warga berharap pembenahan tata kelola dapat segera dilakukan agar kepercayaan terhadap aparatur desa dapat kembali pulih.

Pengawasan Publik Jadi Kunci dalam Pemerintahan Desa

Kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, terutama terkait aset publik dan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi hal penting agar pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.

Situasi di Maja Utara masih berkembang dan warga menunggu tindak lanjut konkret dari pemerintah desa.