MAJALENGKA — Berbagai program pembangunan di Kabupaten Majalengka terus digulirkan, namun respons masyarakat belum sepenuhnya positif. Penolakan yang masih muncul di ruang publik dinilai sebagai sinyal adanya persoalan mendasar dalam pola komunikasi pembangunan pemerintah daerah.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Majalengka menilai bahwa kurangnya kejelasan informasi dan minimnya pelibatan masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan pembangunan.
Isu tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
Kebijakan Baik Perlu Disampaikan dengan Tepat
Ketua ICMI Majalengka, Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan yang baik berpotensi kehilangan dukungan publik apabila tidak disertai komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan.
“Ketika masyarakat hanya melihat hasil tanpa memahami proses dan tujuannya, maka ruang prasangka akan terbuka. Di situlah penolakan sering muncul,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang dilibatkan.
Transparansi Informasi Jadi Tuntutan Publik
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Irwan, ST, MM, mengakui bahwa tuntutan transparansi informasi publik semakin tinggi, seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menyajikan informasi yang akurat, cepat, dan mudah dipahami, tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
“Transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi bagaimana data itu bisa dipahami masyarakat secara utuh,” ujarnya.
Media Dinilai Strategis Bangun Persepsi Publik
FGD tersebut juga melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, jurnalis, dan penggiat media digital. Salah satu narasumber, Dr. H. Nurhidayat, M.Pd, menilai bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menekankan pentingnya narasi pembangunan yang edukatif, kontekstual, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah Siap Evaluasi Pola Komunikasi
Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhammad Ramadhan, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka terus melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi publik yang selama ini dijalankan.
Menurutnya, masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk ICMI dan insan pers, menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan setiap program tidak hanya terlaksana, tetapi juga dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Penguatan Komunikasi Jadi Agenda Penting
Melalui diskusi ini, ICMI Majalengka mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan komunikasi pembangunan sebagai agenda strategis, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
Dengan komunikasi yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada publik, pembangunan diharapkan mampu berjalan seiring dengan meningkatnya kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Comment